Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi : Edisi Revisi / Adami Chazawi

Chazawi, Adami

Monograf

Cetakan I , Mei 2018

Malang : Media Nusa Creative, 2018

xii, 386 halaman : illustrasi ; 21 cm

Indonesia

9786020839400

Law-- Criminal Justice

-

Hukum pembuktian perkara pidana selalu sekaligus mengatur sistem beban pembuktiannya. Sistem beban pembuktian setidaknya mengatur tentang siapa yang dibebani membuktikan objek tertentu dengan alat bukti-alat bukti tertentu dan dengan cara-cara bagaimana membuktikannya, serta menentukan standar bukti yang harus digunakan untuk menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya objek apa yang dibuktikan.Pada dasarnya hukum pembuktian tindak pidana korupsi adalah hukum pembuktian perkara pidana yang berlaku umum dalam kodifikasi (KUHAP). Kecuali hal-hal tertentu yang diatur khusus, seperti sistem beban pembuktian, objek-objek pembuktian dari sistem pembuktian tersebut.Oleh karena itu untuk memahami hukum pembuktian tindak pidana korupsi, diperlukan pemahaman menyeluruh tentang hukum pembuktian umum dalam KUHAP. Dalam buku ini dibicarakan lebih dahulu tentang hukum pembuktian umum perkara pidana, sebelum membicarakan hukum pembuktian khusus tindak pidana korupsi. Pada penerbitan sebelumnya telah dibicarakan tindak

-